DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam dalam Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
5. Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
6. Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;